REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu pelestarian hutan dan adanya perubahan iklim belum menjadi isu utama di daerah. Hal ini menyebabkan daerah sebagai eksekutor program dan rencana pemerintah kerap salah kaprah terhadap isu ini.
Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru mengatakan saat ini banyak daerah yang para pemimpinnya tak paham dan tak peduli soal isu pelestarian hutan dan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan tak jarang pemerintah daerah melegalkan adanya pembakaran hutan dan tak tahu dampak emisi rumah kaca.
"Sesuatu yang baru untuk daerah kabupaten dan daerah. Perlu ada semacam penyebarluasan pengetahuan sampai tingkat bawah. Gubernur nggak paham mereka harus jaga hutan dan iklim," ujar Monica dalam Seminar Nasional Pelestarian hutan dan perubahan iklim, di Jakarta, Selasa (3/11).
Monica juga mengatakan dampaknya kebijakan daerah menjadi tidak sensitif terhadap isu perubahan iklim. Pembangunan yang menghabiskan hutan atau bentuk plegalan bagi korporasi yang bermain. Hal ini menjadi masalah bagi hutan di Indonesia.
Hal yang sama juga dikatakan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin. Ia mengatakan memang saat ini perlu adanya komunikasi yang menyeluruh hingga tingkat daerah untuk menjalankan program mitigasi perubahan iklim ini.
"Begitu pentingnya peran hutan bagi perubahan iklim. Bagaimana pilar sektor swasta bekerja bersama-sama untuk membangun perspektif ini. Juga Pemda perlu paham sehingga menghasilkan program yang konkret." ujar Masri, Selasa (3/11).
Ia berharap segala pihak bisa memahami program mitigasi perubahan iklim ini. Sehingga, nantinya program dan pembangunan bahkan sampai tingkat daerah bisa terwujud.
Ia berharap, nantinya penjagaan hutan bisa dilakukan oleh semua pihak. Termasuk para masyarakat sipil dan pihak swasta. Nantinya, perlu ada sinergisitas untuk menjaga pelestarian hutan dan perubahan iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika