REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengecekan data pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA yang bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/11) petang mengatakan pengecekan itu dilakukan untuk memastikan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran.

"Dalam rangka meyakinkan kebijakan subsidi tetap sasaran diminta melakukan rekonsiliasi data penyisiran data. Antara data pelanggan PLN dengan data TNP2K karena harus nyambung antara penduduk miskin dengan data pelanggan," kata Sudirman.

Menteri ESDM menjelaskan salah satu data yang berbeda antara lain mengenai angka pelanggan 450 VA dengan data warga miskin yang mencapai 15 juta orang.

"Mengenai data yang tidak tepat, contohnya begini kan ada pelanggan 45 juta jumlahnya yang pasang 900 VA dan 450 VA. Yang 450 kira-kira jumlahnya 22 juta. Sementara penduduk termiskin hanya 15 juta. Memang ada hal yang mesti direkonsiliasi. Oleh karena itu presiden minta yakinkan dulu datanya akurat baru pikirkan kebijakannya," katanya.

Hal lain yang dibicarakan dalam rapat tersebut mengenai tidak adanya kenaikan tarif dasar listrik dalam enam bulan mendatang.

"Tidak akan ada kenaikan listrik dalam waktu dekat, karena semua masih dikaji. Dan sudah jelas pemasang 450 VA tidak akan ada perubahan. Jadi tidak perlu dilakukan spekulasi yang 450 VA ke bawah tetapi harga semula, kemudian lain sedang dikaji dengan cara melihat tadi datanya supaya datanya lebih akurat," tegasnya.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Seskab Pramono Anung dan Direktur PLN Sofyan Basyir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika