REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukannya rekonsiliasi antara pengguna listrik 450 watt dan 900 watt dan data keluarga miskin dan rentan miskin.

“Langkah rekonsiliasi dan data ini penting agar kebijakan subsidi listrik ini benar-benar tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai tarif dasar listrik (TDL), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11) sore.

Presiden  Jokowi juga meminta Menteri ESDM dan PLN untuk mengkalkulasi pilihan-pilihan, opsi-opsi pengalihan subsidi ini, agar dampak pengalihan subsidi ini juga nantinya bisa dikurangi sebesar-besarnya.

“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pada paket deregulasi yang lalu, industri diberikan diskon malam hari 30 persen. Yang ini hati-hati tolong dilihat di lapangan karena data yang saya punya juga banyak usaha mikro, usaha kecil yang masuk ke dalam lingkup ini,” kata Presiden.

Presiden menegaskan,  usaha kecil yang ada di kampung, yang ada di desa, yang punya jahitan dua, jahitan satu, ini memerlukan juga subsidi.

“Jangan sampai nanti timbul sebuah anggapan bahwa kita memberikan bantuan, insentif kepada usaha-usaha besar dengan diskon di malam hari, dan justru kita mencabut subsidi untuk usaha mikro dan usaha kecil yang ada di kampung, yang ada di desa,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, langkah-langkah dan kalkulasi-kalkulasi seperti itu perlu betul-betul dihitung sehingga jangan sampai nantinya masalah yang berkaitan dengan tarif dasar listrik ini menjadi masalah di masyarakat.

Tampak hadir dalam rapat masalah TDL itu Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekomian Darmin Nasutiom, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko PMK Puan Maharani, Menteri ESDM Sudirman Said, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoro, dan Dirut PLN Sofyan Basyir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika