REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi menilai, aksi protes yang berujung pada penghadangan dan penutupan akses truk sampah DKI adalah hal yang wajar. Sanusi menyebut, warga tidak sepenuhnya salah dalam aksi penolakan tersebut.
Dia menilai, masalah juga muncul karena Pemprov DKI terkesan arogan dalam menyikapi masalah ini. Akibatnya, semua pihak, bahkan masyarakat ikut tersulut emosinya yang berujung pada aksi protes.
"Sebenarnya kita sama Bekasi enggak ada persoalan, cuma karena reaksi berlebihan dari gubernur jadi marah semua. Emosi semua. Padahal, sebenernya wajar protes karena loe salah melanggar ketentuan," kata Sanusi saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (5/11).
Padahal, kalau bisa diselesaikan baik-baik, maka persoalan tidak sampai sepanas ini. Masyarakat pun tidak sampai menggelar aksi protes dan penahanan.
Menurutnya, wajar warga protes dengan keberadaan truk sampah yang tidak profesional. Karena menimbulkan bau dan air licit yang kerap bocor dari truk. Hal itu juga menjadi bukti wanprestasi Pemprov DKI Jakarta.
Oleh karenanya, perlu ada penyelesaian secara damai. Dalam arti tidak bekoar-koar menggunakan emosi dan menganggap paling benar. Perlu ada upaya komunikasi dengan pihak terkait dalam hal ini PT Godang Tua Jaya.
Sementara dengan pemerintah kabupaten atau kota madya yang dilalui truk perlu ada perjanjian baru terkait akses trus sampah yang lewat di wilayah masing-masing kota.