REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan sampah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi masih belum usai. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemerintah pusat harus ikut ambil andil dalam persoalan tersebut.

Menurut Djarot, Jakarta merupakan Ibu Kota negara. Karenanya, persoalan sampah bisa menjadi urusan nasional yang bisa dibantu pemerintah pusat sebagai penengah.

"Harusnya kayaknya gini, karena antar daerah (konflik sampah) pemerintah pusat harus masuk. Minimal sebagai wasit. Karena ini bukan hanya kepentingan Jakarta, tapi kepentingan nasional," kata Djarot di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Menurutnya, permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut terlalu lama. Apalagi Jakarta menjadi kawasan strategis nasional sebagai pusat pemerintahan.

Tentunya, ujar dia, tanpa dukungan daerah sekitarnya, Jakarta tidak bisa maju dan bekembang sebagai Ibu Kota. Karenanya, ia berharap pemerintah pusat bisa membantu untuk menjembatani konflik yang sudah berkaitan dengan tiga kota, Jakarta, Bekasi, dan Bogor.

Bila banyak sampah yang tak terangkut akibat penghadangan truk sampah di beberapa titik, maka sampah Jakarta tidak bisa diangkut. Tentu, kata dia, ini akan mempengaruhi citra Jakarta sebagai pusat negara.

Dengan turunnya pusat menengahi kisruh sampah antar Jakarta dan Bekasi ini, maka diharapkan kejadian penghadangan truk sampah di Cileungsi tak terulang lagi.

Namun ia menyebutkan, pada Rabu (4/11) kemarin, perwakilan Pemprov DKI sudah bertemu dengan Pemkab Bogor untuk membahas kerja sama dalam hal akses jalur pengangkutan truk sampah. Sebab, sebelumnya selama tiga hari jalur truk ditutup dan ratusan ditahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika