REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid VI. Paket berseri tersebut berisi tax holiday dan tax allowance di kawasan ekonomi khusus (KEK), penyediaan air, dan penyederhanaan perizinan untuk mengimpor bahan baku obat.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah ingin menggerakkan daerah-daerah pinggiran. Karena itu, melalui paket tersebut KEK yang tujuan utamanya, mengolah sumber daya yang ada diberikan fasilitas. Tujuannya, untuk memberi kepastian dan daya tarik bagi penanam modal. ''Sehingga menciptakan lapangan kerja dan penghasilan,'' kata dia dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Enam, Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/11).

Darmin menerangkan, sumber daya utama dikembangkan dan diberikan insentif dengan tujuan pengembangan dan pendalaman berbasis sumber daya lokal. Namun, sumber daya yang bukan sumber daya lokal tetap mungkin dikembangkan.

Dia mengatakan, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 11 Tahun 1974 menjadi berlaku. Namun, karena pemerintah sudah memberikan izin kepada dunia usaha untuk mengolah dan menggunakan air yang sesuai dengan UU No 7 Tahun 2004 maka, akan ditunggu sampai habis masa berlaku izinnya.

Darmin mengatakan, paket ketiga, mengenai penyederhanaan dan pemangkasan waktu impor bahan baku obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mematok perizinan tersebut kurang dari satu jam dengan cara online.

Delapan KEK tersebut rinciannya, pertama, KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua, KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara. Ketiga, KEK Palu, Kota Palu. Keempat, KEK Belitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kelima, KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keenam, KEK Morotai, Maluku Utara. Ketujuh, KEK Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Kedelapan, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kalimantan Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika