REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia perlu meminta klarifikasi dari Michael Buehler terkait artikel berjudul Waiting in The White House Lobby yang ditulisnya. Pasalnya jangan sampai artikel tersebut memunculkan citra buruk bagi Indonesia.

"Kita tidak ingin Indonesia menjadi merasa 'rendah diri' gara-gara artikel itu," kata anggota Komisi I DPR, El Nino M Husein Mohi saat dihubungi Republika.co.id, Senin (9/11).

Selain itu, perlu juga adanya klarifikasi dari pejabat pemerintahan AS bahwa Indonesia tidak memakai lobbyist saat mengadakan kunjungan resmi ke sana. Butuh kejelasan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Obama murni pertemuan antar-Presiden yang diurus oleh pemerintahan masing-masing. "Pemerintah Indonesia mesti membentuk opini dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan terhormat serta dihormati oleh US sekalipun," ujarnya.

(baca: Bantah Gunakan Broker, Kemenlu: Jokowi Diundang Resmi oleh Obama)

Meski AS adalah negara adikuasa, namun bukan berarti Indonesia perlu menggunakan jasa broker untuk bertemu dengan Obama. Pemerintah Indonesia bisa bertemu dengan pemerintah setempat, termasuk Obama, tanpa harus menggunakan jasa tersebut, apalagi sampai harus membayar uang senilai 80 ribu dolar AS.

"Memangnya waktu Obama ke Jakarta, dia pakai lobbyist juga untuk bertemu SBY ketika itu?," kata El Nino.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri perlu meminta klarifikasi kepada Michael terkait artikel yang dibuatnya. Klarifikasi tersebut dapat dilakukan melalui kedutaan Indonesia yang berada di Inggris, tempat dimana Michael bekerja sebagai dosen.

(baca: Buehler Unggah Dokumen Asli Dugaan Broker Kunjungan Jokowi)

Ikuti Whatsapp Channel Republika