REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tidak ada penggunaan jasa konsultan public relation atau broker dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat Oktober lalu.

"Tidak ada itu, sudah saya beritahu bahwa Presiden resmi diundang oleh Presiden Obama  pada saat KTT APEC di Cina bulan November," ujar Luhut di kantornya, Senin (9/11).

(Baca: Buehler Sebut Jakarta untuk Pemerintah Indonesia)

Kemudian, sambung Luhut, karena diundang resmi oleh Amerika Serikat, dirinya yang saat itu menjabat sebagai staff ahli kepresidenan bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pembicaraan langsung dengan staf dengan kepresidenan Amerika Serikat.

Ia menjelaskan, awalnya, kunjungan ditawarkan pada bulan Juni, namun Jokowi tidak bisa karena menikahkan putranya. "Kemudian bulan Juli juga tidak bisa karena lebaran, makanya kami sepakat bulan Oktober dan kami pub menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan Presiden Jokowi selama kunjungan kerja ke Amerika," ucapnya.

(Baca: Bikin Geger Indonesia, Buehler Berupaya Alihkan Isu)

Sebelumnya, dalam situs New Mandala, disebutkan bahwa Indonesia meminta bantuan sebuah konsultan public relation asal Singapura agar pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Obama dapat terealisasi.

Konsultan asal Singapura itu mengklaim telah membayar 80 ribu dolar AS kepada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan tersebut.

(Baca: Indonesia Negara Besar tak Perlu Jasa Broker)

Ikuti Whatsapp Channel Republika