REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol mengaku pihaknya mengalah agar dapat menyatukan kepengurusan dua kubu.
Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily mengatakan, ketua umumnya Agung Laksono bersedia mengalah pada Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie untuk mensukseskan pelaksanaan Munas bersama.
"Pak Agung mengalah dan dengan legowo memersilakan kepada Pak ARB untuk menhantarkan kepada munas tersebut dan Pak AL bersedia untuk mendampinginya dalam kerangka penyatuan kepengurusan hingga pelaksanaan Munas," katanya, Selasa (10/11).
Ace menambahkan, sikap mengalah ini dilakukan Agung Laksono untuk mengawal pelaksanaan Munas berlangsung secara terbuka, transparan, dan demokratis.
Langkah ini untuk memastikan seluruh kalangan internal Partai Golkar harus dilibatkan dalam Munas sesuai dengan AD/ART dan aturan perundang-undangan. Terutama Undang-Undang Partai Politik.
Menurutnya, secara teknis kepanitiaan dibentuk secara bersama-sama agar tidak ada upaya untuk mengarahkan kepada salah satu kandidat dengan aturan main yang disepakati bersama. Kubu Agung ingin proses rekonsiliasi ini dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
Dengan Munas yang diselenggarakan secara demokratis, transparan, parsitipatif dan terbuka, seluruh kader memiliki hak untuk maju sebagai calon ketua umum sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diyakini dapat mengakhiri konflik di internal partai berlambang pohon beringin.
"Tak ada lagi ada pihak-pihak yang menggugat, Partai Golkar dapat segera konsolidasi dalam menghadapi pemilu 2019," ujarnya.
Namun, menurut Ace, Agung Laksono tidak akan meminta jatah jabatan ketua harian atau wakil ketua umum pada Aburizal Bakrie. Meskipun, kedua ketua umum sudah menjalin komunikasi yang intensif untuk mencari titik temu untuk rekonsiliasi Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika