Selasa 10 Nov 2015 21:12 WIB

Kapolri: Kampanye Pilkada Bisa Dijerat Hate Speech

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengingatkan seluruh calon kepala daerah dan tim suksesnya tidak menyinggung masalah SARA dalam kampanye Pilkada. Sebab hal tersebut bisa dijerat dengan SE Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech).

"Untuk pengamanan Pilkada, kita sudah siap, tinggal menjalankan saja, tapi saya ingatkan kepada anggota agar hati-hati, karena peserta Pilkada juga bisa dikenai SE Hate Speech (Ujaran Kebencian) bila SARA," katanya setelah menyampaikan pembekalan anggota di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa (10/11).

Saat ditanya tingkat kerawanan dalam Pilkada Serentak 2015 yang pelaksanaannya di Jatim untuk 19 kabupaten/kota, ia mengatakan tingkat kerawanan politik di Jatim itu tergolong atau "tengah-tengah".

"Di sini, kerawanan yang ada hanya kecurangan, bukan sampai konflik politik," katanya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono.

Dalam pembekalan yang diberikan kepada para Kapolres se-Jatim dan bahkan sejumlah bintara, Kapolri meminta para pimpinan kepolisian tidak menyepelekan peran anggota polisi yang bertugas di lapangan.

"Bintara itu merepresentasi kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, karena itu perannya jangan dikecilkan atau disepelekan, mereka berada paling depan saat bertugas di lapangan, mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," jelasnya.

Ia memberi contoh saat anggota melakukan tindakan saat terjadi kecelakaan di jalan. Begitu juga ketika anggota di lapangan menangani keamanan dan masalah lain di masyarakat.

"Kalau polisi di lapangan berhasil, artinya negara hadir. Tapi kalau tidak berhasil, artinya negara tidak hadir, karena Bintara juga harus dibuat menjadi cerdas, berdaya, atau pintar," ujarnya.

Menurutnya, pembinaan anggota yang diterapkan institusi kepolisian selama ini ada kekeliruan. "Bintara seolah-olah hanya sebagai anak buah yang harus melaksanakan perintah atasan begitu saja," katanya lagi.

Baginya, pola seperti itu saat ini harus diubah. Menurutnya bintara harus diberdayakan, dipintarkan, agar cakap menghadapi persoalan sehari-hari di masyarakat, termasuk menghadapi Pilkada.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement