REPUBLIKA.CO.ID,  BANGKALAN -- Ikrar tentang kesepakatan membentuk Provinsi Madura segera dikirim ke Presiden RI Joko Widodo. Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) Jimhur Saros mengatakan selain akan dikirim ke Presiden RI, ikrar tentang kesepakatan membentuk Provinsi Madura ini, juga akan dikirim kepada Mendagri, DPR RI dan Gubernur Jawa Timur. 

Langkah ini dimaksudkan agar kesepakatan membentuk Provinsi Madura ini segera diketahui para pengambil kebijakan. "Karena keinginan membentuk provinsi terpisah dari Jawa Timur, merupakan upaya untuk memperbaiki nasib rakyat Madura," katanya dalam keterangan persnya seusai acara Deklarasi Pembentukan Provinsi Madura di Bangkalan, Selasa (10/11).

Jimhur mengatakan selama ini pembangunan di Madura terkesan dianaktirikan dibanding daerah lain di Jawa Timur. Ia mencontohkan kodisi tersebut dengan menyebut wilayah utara Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, hingga di Kabupaten Sumenep.

Dengan menjadikan Pulau Madura sebuah provinsi yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur, dia mengatakan, rakyat Madura akan bisa menentukan kebijakan dan arah pembangunan di wilayahnya sendiri. "Jadi, selama ini pembangunan di Madura, terkesan kurang diperhatikan," katanya menjelaskan.

Disamping itu, kata dia, Madura banyak memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Antara lain seperti garam, tembakau dan minyak dan gas (migas).

Hasil kajian yang dilakukan P4M menyebutkan potensi migas di Madura bisa menghasilkan devisa puluhan triliun rupiah. Apalagi bila dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintahan di Pulau Madura, ia yakin Madura akan lebih maju.

Deklarasi pembentukan Provinsi Madura digelar Selasa (10/11) di Gedung Serba Guna Ratoh Ebu Bangkalan, Madura oleh perwakilan masyarakat Madura dari empat kabupaten. Yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Ikuti Whatsapp Channel Republika