REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian luar negeri (Kemenlu) Indonesia enggan menanggapi terus bergulirnya isu Presiden Joko Widodo yang menggunakan broker dalam kunjungan ke Amerika Serikat (AS). Juru Bicara Kemenlu Indonesia, Arrmanatha Nasir mengaku pihaknya sudah mengeluarkan pernyataan resmi kepada media. Menteri luar negeri Retno Marsudi, tegasnya, juga sudah menyampaikan pernyatan yang menjelaskannya secara detail.  

Seperti yang disampaikan Menlu Sabtu kemarin, kata dia, semua agenda dan pertemuan presiden di Washington DC diatur oleh Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC. Pihaknya juga enggan berkomentar lebih lanjut mengenai adanya kontrak sewa firma lobi R&R di dokumen FARA yang mencantumkan pemerintah Indonesia dan mengeluarkan uang sebanyak 80 ribu dolar AS. 

"Kami tidak bisa menambah info lagi karena yang kami ketahui dan lakukan sudah disampaikan semua," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (11/11). baca: Tiga Dokumen yang Ungkap Tugas Broker dalam Kunjungan Jokowi

Sebelumnya, Kemenlu melalui siaran pers resminya menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan Presiden ke AS.

"Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran Kementerian untuk jasa pelobi. Namun, memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di AS dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan Pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di AS," tulis siaran pers tersebut, Sabtu (7/11).

baca: DPR akan Panggil Menlu Jelaskan Dugaan Broker Kunjungan Jokowi

Ikuti Whatsapp Channel Republika