REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa lembaga nonpemerintah (LSM) atau non-goverment organisation (NGO) disebut sebagai aktor utama pengajuan persidangan di Den Haag, Belanda. Persidangan sendiri memang membahas kasus yang terjadi di Indonesia tahun 1965.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud menyatakan, pengajuan kasus pembantaian 1965 dalam persidangan internasional (International People's Tribunal), dilakukan oleh organisasi non pemerintah. Maka itu, ia mengingatkan jika persidangan yang berlangsung di Den Haag, tidak akan mewakili suara dari pemerintah atau negara manapun.

"Itu acara NGO, bukan pemerintah atau negara manapun," kata Marsudi kepada Republika.co.id, Rabu (11/11). (Baca: Hikmahanto: Belanda Gelar Sidang Kasus Pembantaian PKI)

Dia mengaku tidak begitu khawatir persidangan yang diselenggarakan 10-13 November 2015, akan memiliki dampak cukup besar ke kehidupan masyarakat , meski kasus yang diajukan terjadi di Indonesia. Menurut dia, meski organisasi nonpemerintah yang mengajukan berasal dari seluruh dunia, itu tidak akan mengubah fakta jika mereka hanya mewakili organisasi mereka.

Meski sejumlah aktivis asal Indonesia juga memiliki andil dalam pengajuan persidangan tersebut, Marsudi menekankan mereka tetap mewakili organisasi nonpemerintah dan tidak mewakili suara manapun. Dia mengatakan kejadian serupa juga akan menimpa kasus-kasus di negara lain, yang memang sedang ditangani oleh organisasi nonpemerintah yang bersangkutan.

Sebelumnya, isu permintaan maaf kepada para keluarga PKI kembali menyeruak, seiring diselenggarakannya persidangan atas kasus pembantaian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Namun, tuntutan untuk menghukum para pelaku dianggap sudah tidak mungkin dilakukan lantaran tidak jelas pelakunya, serta kerugian yang justru lebih banyak menimpa putra terbaik bangsa Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika