Rabu 11 Nov 2015 15:34 WIB

Ke Jepang, Menteri Desa Bahas One Village One Product

Rep: DR Meta Novia/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) berisiniatif membangun kerjasama luar negeri dengan berbagai negara. Kerja sama bisa berupa government to government, multilateral, maupun kerja sama dengan organisasi asing nonpemerintah (OINP).

Salah satu negara yang diproyeksikan dapat bekerja sama untuk membangun desa adalah Jepang. Menteri Desa PDTT Marwan Jafar bertolak ke Jepang pada Selasa (10/11), untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak yang potensial membantu percepatan pengembangan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di Indonesia.

"Kerja sama dengan Jepang kita harap bisa mempercepat akselerasi pembangunan desa di Indonesia. Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan dengan Jepang dalam konteks percepatan pembangunan desa," ujar Marwan dalam siaran pers pada Rabu (11/11).

Dalam lawatan selama lima hari ke negeri Matahari Terbit, Marwan diagendakan bertemu perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Pertemuan itu  diharapkan bisa membuka peluang kerjasama dalam bidang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berbagai kerjasama di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain itu, salah satu agenda kunjungan Marwan adalah bertemu dengan Gubernur Perfektur Ehime, Tokihiro Nakamura. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan kolaborasi dalam pengembangan model one village one product. Selain itu juga akan dilakukan pertukaran informasi dan pengetahuan. Serta membahas bantuan yang tidak mengikat lainnya.

Politikus PKB tersebut juga dijadwalkan bertemu dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), sebagai salah satu badan pemerintahan yang mengkoordinasi berbagai bantuan pembangunan resmi (ODA) dari dan untuk pemerintah Jepang.

Diharapkan pertemuan itu akan semakin mempererat hubungan kerjasama Indonesia dan JICA yang telah berlangsung sejak tahun 1954. Pertemuan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan bantuan pemerintah Jepang yang berupa hibah dan pembangunan infrastruktur di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement