REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempersoalkan keinginan sejumlah kalangan di Pulau Madura untuk membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Namanya demokrasi, enggak apa-apa Madura mau jadi provinsi,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip Republika dari laman setkab.go.id pada Rabu (11/11).

Presiden menegaskan, demokrasi tidak melarang suatu daerah mengajukan diri untuk menjadi provinsi sendiri. Hanya saja tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya diharapkan kehadirannya dalam Deklarasi Provinsi Madura yang digelar di Gedung Ratoh Ebu, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (10/11). Namun Presiden memilih tidak menghadiri acara deklarasi itu.

(Baca juga: Ribuan Orang Deklarasikan Provinsi Madura)

Secara terpisah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang menginginkan Pulau Madura sebagai provinsi sendiri untuk bersabar melewati tahapan prosedur pemekaran provinsi.

Mendagri menyebutkan, banyak daerah yang menginginkan pemekaran hingga saat ini belum dibahas DPR. Madura pun harus ikut antre dalam usulan pemekaran bila ingin menjadi daerah otonomi baru.

“Masih panjang. Saya belum terima usulannya. Ini harus lewat prolegnas dulu,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (10/11).

Mendagri mengingatkan, bahwa memekarkan suatu wilayah itu harus menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Lalu masalah yuridis seperti, jumlah penduduk, batas wilayah, hingga jumlah kecamatan, kabupaten dan kotanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika