REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuat pernyataan mengejutkan atas hasil audit terhadap Petral. Pemerintah mengindikasikan adanya pihak ketiga yang mengintervensi proses jual beli minyak.

Pernyataan itu dinilai tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hak menjual bukan berasal dari manajemen Petral, Pertamina maupun pemerintah. "Ini adalah sungguh-sungguh pernyataan yang menggelikan," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, Selasa (10/11) malam.

Jumhur pun iseng membuktikan 'hipotesa'-nya pada sopir pribadinya yang jelas bukan orang Petral. Ia bertanya soal apakah Pertamina dan pemerintah terlibat jual beli migas di Petral? Jawaban sang sopir pun mengejutkan, "Mana mungkin saya bisa terlibat kalau tidak berhubungan dengan salah satu atau salah dua, atau bahkan ketiganya untuk bisa dapat rente triliunan dari bisnis minyak ini," kata Jumhur menirukan ucapan sopir pribadinya.

Mendengar jawaban sopirnya tersebut, Jumhur pikir cukup masuk akal. "Sepertinya itu jauh lebih masuk logika saya ketimbang pernyataan dari para pejabat di republik ini," ujar dia.

Audit terhadap Petral dilakukan sebuah perusahaan auditor global, KordhaMentha sejak 1 Juli hingga 30 Oktober 2015. Periode audit dibatasi dari 1 Januari 2012 hingga 31 Mei 2015. Ada tiga temuan dalam audit tersebut.

Pertama, ternyata pengadaan BBM atau impor lewat Petral lebih mahal harganya, namun dibiarkan. Kedua, auditor menemukan adanya kebocoran informasi rahasia dalam proses pengadaan minyak di Petral. Ketiga, ada pihak eksternal yang pengaruhi pengembangan bisnis, mitra secara tidak langsung, dan negosiasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika