REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) KPK, terdapat aliran dana suap untuk pejabat Kejaksaan Agung yang ingin mengambil alih perkara korupsi Bansos Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho (GPN) dari Kejati Sumut ke Kejagung.

Yang mengejutkan, draft BAP itu menyebut, Gatot pernah menyerahkan uang sebanyak Rp 500 juta kepada oknum jaksa bernama Maruli. Uang tersebut diserahkan Gatot melalui perantara pengacara kantor hukum OC Kaligis.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Widyopramono pun didesak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Maruli. "Oknum jaksa yang disebut dalam BAP itu harus diperiksa Jamwas. Jangan hanya jaksa di daerah saja yang gampang diperiksa," kata pengamat kejaksaan, Kamilov Sagala di Jakarta kepada wartawan, kemarin.

Kamilov menyatakan, jika yang bersangkutan tidak diperiksa pengawasan, penyidikan kasus bansos Sumut yang ditangani Kejagung akan menjadi bias. "Pastikan dulu clearance-nya jaksa tersebut, apalagi sekelas Direktur Penyidikan. Kalau tidak diperiksa, ya penyidikan kasus tersebut bisa bias dan ada kesan konflik kepentingan," ujarnya.

Menurut dia sangat berbahaya jika penyidikan tersebut berlandaskan konflik kepentingan. Apalagi Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan politikus Nasdem. Mantan komisioner Komisi Kejaksaan itu pun menyarankan agar Jaksa Agung mundur dari jabatannya dan menyerahkan penanganan kasus itu ke KPK.

"JA harusnya mundur sajalah, daripada nanti makin malu jika apa yang dikatakan Gatot itu benar. Serahkan saja ke KPK biar netral. Tersangka sendiri kan sudah mengaku menyerahkan uang Rp 500 juta. Mana mungkin tersangka berbicara tanpa fakta yang dialaminya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika