REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen ilmu politik Universitas SOAS London Michael Buehler menyebut pemerintah Indonesia telah berbohong terkait dokumen resmi tersebut. Berbohong dalam dokumen resmi adalah tindakan pidana di AS dan dapat dihukum lima tahun penjara.

"Sangat jelas dokumen resmi tersebut didaftarkan ke Departemen Kehakiman AS pada (17/6) dan merupakan sebuah services aggrement antara perusahan konsultan asal Singapura Pereira International PTE LTD dan perusahaan pelobi asal Las Vegas, R&R Partners," ujarnya dalam pesan elektronik kepada Republika.co.id pada Kamis (12/11).

Buehler menjelaskan dalam dokumen tersebut, Pereira seolah membeli jasa atau layanan lobi yang akan dilakukan R&R Partners dengan kesepakatan harga 80 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,08 miliar. Dalam dokumen tersebut menyebut pihak asing telah dipekerjakan sebagai konsultan oleh sayap eksekutif pemerintah Indonesia.

Pihak asing ini telah mempekerjakan pendaftar (R&R) sebagai subkontraktor untuk menyediakan melalui pihak asing, jasa di AS untuk melayani pemerintah luar. PIhak asing terdaftar sebagai Derwin Pereira. (Baca: Skandal Terungkap! Diduga Broker Bayar untuk Pertemukan Jokowi-Obama)

Dalam dokumen juga menyebut bahwa pendaftar (R&R) akan menyediakan jasa konsultasi dan lobi kepada pihak asing mengenai klien pihak asing, Republik Indonesia. Pelayanan itu adalah mengatur dan menghadiri pertemuan dengan para pembuat kebijakan, anggota kongres dan anggota lembaga eksekutif termasuk departemen negara, mengkonfirmasi berpidato pada sesi gabungan kongres saat kunjungan Jokowi, dan bekerjasama dengan tokoh berpengaruh, media massa dan organisasi pendukung Jokowi di AS.

Namun, Menlu Retno LP Marsudi pada Sabtu (7/10), membantah bahwa pihaknya tidak menyewa jasa pelobi. Ini tentu sangat berlawanan dengan isi dokumen yang diunggah Buehler dalam artikel berjudul 'Waiting In The White House Lobby'.

Ikuti Whatsapp Channel Republika