REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kelompok oposisi Suriah pada Rabu (11/11) menolak usulan Rusia untuk penyelesaian perang saudara di negara tersebut karena dinilai hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Bashar al Assad.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menegaskan jika Bashar tidak mau mundur secara damai, dia harus dipaksa dengan cara militer.
Dokumen usulan dari Moskow yang diperoleh Reuters menunjukkan Rusia ingin agar Damaskus dan sejumlah kelompok oposisi terpilih merundingkan reformasi konstitusi dalam waktu 18 bulan disusul dengan pemilihan presiden.
Dokumen tersebut juga memungkinkan Bashar untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden selanjutnya. Rusia membantah tengah menyiapkan dokumen usulan untuk perundingan internasional putaran kedua di Wina pada pekan ini.
"Rakyat Suriah tidak pernah menerima kepemimpinan diktatorial Bashar dan tidak akan menerima kembalinya dia dengan cara apapun," kata Monzer Akbik, anggota kelompok oposisi Koalisi Nasional Suriah (SNC) yang didukung negara-negara Barat.
Selain itu, anggota komisi politik SNC Hadi al-Bahra, menolak penyelenggaraan pemilu dengan sistem saat ini.
"Bagaimana mungkin pemilu yang adil dapat terselenggara jika rakyat Suriah takut terhadap pembalasan dari pihak keamanan yang mendukung rezim?" kata al-Bahra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika