REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan energi Rusmin Effendy berpendapat, seharusnya Menteri ESDM, Sudirman Said membuka secara transparan hasil audit investigasi Petral. Termasuk para mafia migas yang berlindung dan menjadikan Petral sebagai sapi perahan, bukan menyasar kelompok tertentu saja.
Menurut Rusmin, sewajarnya audit forensik harus dilakukan mulai 2004 sampai 2014. Agar semua kelihatan terang-benderang, lebih difokuskan sebelum dan setelah ISC-Pertamina dibentuk.
“Kalau berani ingin membongkar mafia migas, silakan bongkar sejak Petral berdiri siapa saja pejabat yang menikmati bisnis transaksi pengadaan minyak impor selama ini," kata Rusmin, di Jakarta, Kamis (12/11).
Kalau tidak mampu, kata dia, tidak usah gembar-gembor. "Bagaimana soal keterlibatan Ari Soemarno selama memimpin Petral apa berani membongkarnya,” sindir Rusmin.
Ia berpendapat, langkah Sudirman melakukan publik ekspose kinerja setahun dan keberhasilan audit Petral-PES, karena sejak ada sudah ada praktik kongkalikong. "Dan tidak independen terhadap audit investigasi anak perusahaan Pertamina, Petral-Pertamina Energy Service Pty Ltd (PES) dan Zambesi Ltd. Kalau sekedar warning percuma saja, bila tidak ada pejabat ESDM dan Pertamina yang terlibat dalam kasus Petral," ujar dia.
"Bukan rahasia umum lagi ada pejabat yang terlibat dan menjadikan Petral sebagai sarang mafia migas."
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta semua menteri-menteri Kabinet Kerja tidak berbuat gaduh dalam mengambil keputusan. Menurut dia, kegaduhan dapat menimbulkan polemik yang menghambat kinerja pemerintah. Presiden Jokowi meminta para menteri untuk memaksimalkan kinerja dan tidak membuat gaduh agar penyerapan anggaran dapat sesuai target pemerintah.