REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengatakan kebangkitan Asia Timur yang dimotori Cina, harus dapat berkontribusi menciptakan perdamaian dan kesejahteraan kawasan dan dunia secara umum.
Hal itu disampaikan Din ketika menjadi salah satu pembicara dalam sesi Economic Growth: Climate Change, Green Economy and Sustainable Development, World Chinese Economic Summit (WCES) ketujuh, di London, Rabu (11/11), yang dihadiri 300 tokoh diaspora Tionghoa dari seluruh dunia.
Ia menambahkan, sebagai sebuah kekuatan raksasa, Cina diharapkan tidak menjadi adikuasa hegemonik yang melanjutkan kerusakan yang sudah ada.
Din yang pada WCES 2014 menerima Lifetime Achievement Award for Leadership in Culture and Religion Security, menegaskan kebangkitan Cina perlu diintegrasikan ke kawasan Asia Timur dan diselenggarakan dalam mekanisme institusi pertumbuhan, baik regional maupun global.
Din menerangkan kebangkitan Asia Timur perlu dicermati yang ditandai dengan pergeseran pusat gravitasi ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik, dengan adanya dua negara besar, Cina dan India. Terlebih, lanjut Din, Asia Timur masih memiliki potensi ketegangan dan konflik, seperti masalah yang belum terselesaikan yaitu sengketa teritorial antar negara.
"Kedua negara harus dapat berdimensi ganda, agar dapat mendorong hegemoni atau distribusi kesejahteraan ke negara lain yang ada di kawasan Asia Timur," kata Din.
.jpg)
Acara itu mengangkat tema "Cina and the World: Fogging Euro-Asian Partnership toward Shared Security", yang turut dihadiri mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden Indonesia keenam yang hadir sebagai salah satu pembicara utama pada perhelatan tahun ini, sempat menerima The Benevolent Award dari WCES di Chongging yang diselenggarakan tahun lalu.
Sebagai Ketua Center for Dialogie and Cooperation among Civilizations (CDCC), Din mengusulkan dikembangkannya dialog dan kerja sama multi tingkatan, baik antara Pemerintah dan Pemerintah (G to G), Rakyat dan Rakyat (P to P), Pengusaha dan Pengusaha (B to.B). Bahkan, pengembangan dialog dan kerja sama, juga diusulkan untuk dilakukan antara Pemerintah dan Rakyat atau Pengusaha (G to P/B).
"Dialog adalah jalan terbaik atasi masalah yang ada, dan kerjasama adalah jalan menuju kesejahteraan bersama," ujar Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika