REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat kembali menggelar sekolah antikorupsi tahap dua. Ketua Departemen Urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan mengatakan, acara tersebut sebagai bentuk komitmen Demokrat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam sekolah antikorupsi itu, Demokrat kembali menggandeng KPK untuk menjadi guru dalam sekolah itu. "Kami menyadari korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Hal tersebut tidaklah mudah, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi secara khusus kepada kader Partai Demokrat," kata Jemmy di Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat (13/11).
Jemmy juga mengatakan, sekolah tersebut bertujuan untuk menanamkan mental antikorupsi. Harapannya, tidak ada lagi kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. "Kita tidak ingin ada lagi kasus yang menjerat kader seperti di masa lalu," ujar Jemmy.
Menurut dia, sekolah tersebut merupakan upaya serius partai Demokrat untuk mendidik dan membangun mental antikorupsi di internal partai. Dalam hal ini, Jemmy telah bekerjasama dengan KPK yang bertindak sebagai pengajar dalam kegiatan tersebut.
Peserta dalam kegiatan itu juga terdiri dari beberapa unsur seperti Pengurus Harian DPP Partai Demokrat, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat, Pengurus DPD Partai Demokrat, Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat serta calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Demokrat.
"Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi kepada setiap kader sebagai upaya preventif guna menghasilkan calon pemimpin yang memiliki mental antikorupsi," katanya.
Ia menambahkan, partainya menyadari bila korupsi adalah tindakan yang merusak kehidupan berbangsa. "Kami berjanji akan bekerja keras untuk mencapai misi baik tersebut," ujarnya.
Partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah untuk lebih serius dan tegas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi. "Kami berharap upaya preventif dalam mencegah korupsi juga dilakukan di internal pemerintahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika