REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari menantang Kementerian ESDM untuk membuka hasil audit  Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Imelda mengatakan Menteri ESDM Sudirman Said harus secara terbuka menjelaskan mengapa waktu audit tidak dilakukan mulai 2004 sampai 2014.

"Buka saja biar tidak simpang siur, termasuk kenapa waktu auditnya dibatasi, itu semua harus dijelaskan," ujarnya, Jumat (13/11).

Selain itu, Partai Demokrat mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam audit investigasi Petral. Sebab ada ketidak kompakan antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Sudjipto saat mengungkap kerugian negara dalam pembelian minyak mentah.

"Dirut Pertamina menyebut tidak ada kerugian dari hasil audit tersebut, sementara Menteri ESDM Sudirman Said menyebut ada kerugian satusan triliun mana yang bisa dipercaya," jelasnya.

Imelda juga menambahkan, mengapa proses audit dipercayakan ke auditor asing Kordamentha untuk melakukan investigasi dengan bayaran 1 juta dolar, bukan ke BPK saja

"Kenapa harus pakai Kordamentha, tidak pakai big five auditor seperti PWC atau lainya, bahkan saya melihat adanya ketidak percayaan Pertamina dan Sudirman Said kepada BPK," katanya.

Seperti diketahui awal pekan lalu Dirut Pertamina Dwi Sudjipto mengungkapkan pihaknya telah tuntas melakukan audit investigasi terhadap anak perusahaan Pertamina yakni Petral. Dwi menyebut tidak diketahui kerugian negara dalam hasil audit tersebut.

Anehnya Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp250 triliun dalam pembelian minyak mentah dalam kurun waktu 2012-2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika