REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI optimistis target tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang sebesar 77,5 persen, dapat tercapai.
"(Target) 77,5 persen, naik 2,5 persen dibanding pemilihan lalu. KPU merupakan lokomotif untuk optimisme penyelenggaraan pilkada ini," kata Ketua KPU, Husni Kamil Malik saat berada di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (14/11).
Menurut dia, orang yang datang ke TPS membawa dua modal. Pertama, ia menjelaskan, modal tahu dan kedua modal mau. Untuk modal tahu, ujar Husni, merupakan tanggung jawab utama dari penyelenggara pemilu. "Di mana penyelenggara pemilunya berkewajiban memberi informasi yang merata kepada pemilih," ujarnya.
Kemudian, Husni melanjutkan, modal tahu, merupakan pertanggungjawaban dari kandidat. Sebab, menurut dia, pemilih bersedia datang ke TPS, karena mempunyai pilihan. Sehingga, ia mengatakan, yang paling menentukan pemilih untuk datang ke TPS adalah kandidat.
"Sekarang bagaimana kandidat bisa mempengaruhi pemilih sebanyak-banyaknya untuk datang ke TPS, KPU melengkapi saja proses itu," tutur Husni.
KPU, ia menjelaskan, telah mengubah strategi pasangan calon kepala daerah dalam berkampanye. Dulu, kampanye menggunakan pola monologis, namun sekarang harus andalkan dialogis.
Pola tersebut, Husni menganggap, lebih substansi dan mendasar, bahkan mengena bagi pemilih. "Pemilih lebih bisa mengonfirmasi atas visi misi dan program paslon (pasangan calon) dan tim," ujarnya.
Ia menjamin pengetahuan pemilih terhadap Pilkada serentak ini bisa merata. Ia beralasan, KPU mempunyai kegiatan berlapis sampai hari pemungutan suara berlangsung.
Sebab, menurut dia, KPPS yang menjadi pihak terdepan dari penyelenggaraan Pilkada serentak ini, berkewajiban membagiakan surat pemberitahuan memilih C6 sampai pada pemilih.
Tidak hanya itu, KPPS menurut dia berkewajiban membuka ruang dialog bersama pemilih. "Sehingga pemilih dapat mengetahui lebih banyak tentang Pilkada ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika