REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pihak Polda Kepulauan Riau meminta kepada ribuan buruh yang akan berunjukrasa pada Rabu (18/11) di Batam tidak melakukan "sweeping" atau penyisiran ke kawasan-kawasan industri yang bisa menimbulkan keresahan dan suasana tidak kondusif.
"Diharapkan rekan-rekan yang akan demo dapat menyampaikan aspirasinya dan tidak mengganggu kepentingan pihak lain. Tidak melakukan 'sweeping', tidak bertindak di luar ketentuan yang berlaku," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Riau (Kepri), AKBP Hartono di Batam, Selasa (17/11).
Ia mengatakan, Polda Kepri dan jajaran telah mempersiapkan untuk mengawal dan melakukan pengamanan serta antisipasinya, baik di Tanjungpinang maupun Kota Batam.
"Di jajaran Polresta Barelang disiapkan sekitar 1.500 personel yang akan langsung dilibatkan, dibantu dari Sabhara Polda Kepri, Satuan Brimob dan Polres-Polres terdekat," kata dia.
Hartono mengatakan, Polda Kepri juga menyiapkan anggota bantuan personel untuk Tanjungpinang pada saat demo dilakukan di ibu kota Provinsi Kepri itu guna memastikan aksi buruh berjalan tertib.
"Masyarakat dapat menyampaikan informasi pada kantor polisi terdekat bila ada tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu ketertiban masyarakat," kata Hartono.
Hartono mengatakan perlu partisipasi semua pihak dalam menciptakan kepri secara aman dan kondusif. Termasuk dari para buruh yang akan berunjukrasa.
"Para anggota satuan pengamanan perusahaan agar dapat melaksanakan tugasnya mengamankan lingkungan kerjanya," kata dia.
Seperti diketahui, ribuan buruh Rabu merencanakan kembali demo menuntut kenaikan UMK 2016. Wali Kota Batam sudah menyerahkan besaran usulan UMK ke Penjabat Gubernur Kepri agar disahkan.
Aksi serupa sudah dilakukan beberapa kali oleh buruh di Batam. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari Gubernur Kepri mengenai besaran UMK Batam pada 2016.
