REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ingin hubungan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan dengan baik. Sebab, Pemprov DKI Jakarta sudah banyak memberikan dana hibah untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi.
"DKI itu jangan dimusuhin, tapi dialem (dibaik-baikin). Supaya duitnya juga buat Bekasi," kata Rahmat Effendi usai memberikan pengarahan pada lurah di Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Rabu (18/11).
Rahmat menuturkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta lebih dari Rp 70 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding APBD Kota Bekasi yang hanya sebesar Rp 4 triliun. Menurutnya, nilai APBD Bekasi itu tidak akan cukup untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur di Kota Bekasi.
Ia mengungkapkan, dana bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini meningkat menjadi lebih dari Rp 98 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membangun proyek yang dapat mengurangi kemacetan di Kota Bekasi.
"Dulu paling kita dapat Rp 2,5 miliar, tahun ini Rp 98 miliar. Naik jauh berkali kali lipat," katanya.
Proyek yang menggunakan dana hibah dari Jakarta tahun 2015, kata Rahmat, antara lain penyempurnaan jalan sisi selatan Kali Malang atau Jalan K.H. Noer Ali sebesar Rp 60 miliar, penyempurnaan jembatan di sekitar Tol Bekasi Timur sebesar Rp 30 miliar, dan pelebaran jembatan Bojong Menteng sebesar Rp 8 miliar.
"Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) bilang dana hibah berapa pun tak masalah, asal bermanfaat," kata Rahmat.
Rahmat mengungkapkan, tahun depan Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan dana hibah kepada Kota Bekasi sebesar Rp 400 miliar untuk proyek infrastuktur jalan dan banjir. Makanya, ia berpendapat Kota Bekasi akan merugi jika memusuhi Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Bekasi akan memanggil Gubernur DKI Jakarta atas pelanggaran terkait kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hal ini mengakibatkan hubungan DKI Jakarta dengan Kota Bekasi menjadi memanas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika