REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Komisi V DPR RI menyoroti kesimpang-siuran data penumpang KM Wihan Sejahtera yang tenggelam di perairan Teluk Lamong, Surabaya, Senin (16/11) lalu. Komisi V DPR RI mencurigai, praktik yang tidak sesuai standar keselamatan itu terjadi di seluruh pelabuhan di Indonesia.

Anggota Komisi V DPR RI Sadar Restuwati menyampaikan, banyaknya penumpang yang tidak tercatat resmi dalam KM Wihan Sejahtera merupakan masalah serius. "Ini tidak main-main. Sanksi harus diberikan, baik ke perusahaan maupun ke petugas," ujar Restu ketika mengikuti dialog mendengar keterangan kasus karamnya KM Wihan Sejahtera di Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (18/11).   (Baca Juga: Cerita ‘Penumpang Gelap’ KM Wihan Sejahtera). 

Restu secara khusus mengaku kecewa terhadap sikap perusahaan yang dinilainya kurang bertanggung jawab. Kekesalan Restu disebabkan ketidakhadiran bos PT Trimitra Samudra selaku pemilik kapal KM Wihan Sejahtera. 

Menghadapi rombongan anggota Komisi V DPR RI, pihak PT Trimitra Samudra hanya diwakilkan dua karyawannya. Menurut Restu, perusahaan tidak menunjukan itikad baik, mulai dari ketaatan terhadap regulasi maupun respons terhadap kasus kecelakaan. 

Mewakili perusahaan, Wida, pegawai PT Tirmitra Samudra, menyampaikan, sejak kejadian, pihaknya fokus menangani penumpang. Ia melaporkan, saat ini, hampir seluruh penumpang sudah pulang ke daerah masing-masing. 

Dari 212 penumpang, kata dia, kini tinggal satu orang yang belum pulang karena masih menjalani perawatan di RS PHC Tanjung Perak. Penumpang tersebut mengalami patah kaki sehingga perlu penanganan intensif. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika