REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) telah melahirkan sejumlah rekomendasi.
Salah satunya, HMI MPO mendesak pemerintah menegakkan kedaulatan negara dan supremasi kedaulatan atas semua wilayah NKRI.
"Pemerintah harus berani dan tegas menjaga kedaulatan semua wilayah yang masuk ke dalam NKRI dari rongrongan negara lain, terutama klaim Republik Rakyat Cina (RRC) atas sebagian wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna," ujar Ketua Umum PB HMI MPO Puji Hartoyo melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (19/8).
Sekretaris Jendral Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara itu mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK yang mengusung nawacita sebagai doktrin politik tidak ragu dalam bersikap.
Puji mengingatkan masalah kedaulatan adalah harga mati bagi seluruh rakyat Indonesia. Senada dengan Puji, Sekjen PB HMI MPO demisioner Abdul Malik Raharusun menyarakan agar memperkuat kerja sama ASEAN dalam menyikapi masalah tersebut.
"Ambil langkah konkret segera. Mainkan diplomasi yang berwibawa, galang dukungan blok ASEAN dan dunia internasional," ujarnya.
Pada kongres ini, HMI MPO mengusung tema kedaulatan sebagai respons atas permasalahan yang mendera Indonesia.