REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menduga ada nuansa politis dari wacana reposisi Pimpinan DPR. Nuansa itu mengemuka pascamunculnya dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"Apabila belum ada hasil di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lalu sudah bicara kocok ulang Pimpinan DPR, berarti jangan salahkan kalau ada yang mengatakan ada nuansa politik lebih kuat," katanya, di Jakarta, Kamis (19/11).

Dia mengatakan, harus dipisahkan antara dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilaporkan Sudirman Said ke MKD dengan keinginan kocok ulang pimpinan. Menurut dia, wacana kocok ulang pimpinan memang nuansa politiknya sudah kuat sejak terpilihnya paket Pimpinan DPR sekarang.

"Terkait pelaporan saudara Sudirman Said ke MKD, kita beri kesempatan MKD untuk bekerja secara baik dan tunggu hasilnya," kata Jazuli.

Dia menilai, MKD adalah alat kelengkapan yang menurut UU mempunyai kewenangan memproses pengaduan masyarakat terkait anggota DPR. Menurut dia, beberapa pihak sudah memberikan bukti ke MKD sehingga masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke MKD.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal mengatakan DPR mengalami kejadian bertubi-tubi dan secara kelembagaan telah mengganggu kerja DPR. Dia menilai, kinerja DPR harus bisa mengimbangi upaya pemerintah yang sedang mencoba memperbaiki performa.

"Soal benar atau tidak, secara moral sudah mengganggu kami," katanya.

Dia menilai saat ini sudah tepat melakukan revisi atau kocok ulang kepemimpinan DPR termasuk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal itu menurut dia bukan terkait faktor suka atau tidak namun untuk menyelamatkan hal yang besar.

Baca: Perempuan Pelaku Bom Bunuh Diri Paris tak Pernah Terlihat Memegang Alquran 

Ikuti Whatsapp Channel Republika