REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis menyebut, maraknya praktik korupsi di Indonesia dikarenakan sistem pemerintahan masih memungkinkan tindak pidana tersebut. Todung mengatakan, jika sebuah sistem bersih, tentu celah untuk melakukan korupsi menjadi kecil.

"Indeks persepsi korupsi Singapura tinggi karena sistemnya memang tidak memungkinkan untuk korupsi. Kenapa Indonesia indeksnya selalu di bawah? Karena sistemnya memang memungkinkan," kata Todung dalam sebuah diskusi di Medan, Sabtu (21/1).

Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) itu menyebutkan, sistem yang bobrok tersebut terlihat dalam konstelasi politik Indonesia, misalnya saat Pilkada. Tahapan Pilkada, seperti kampanye, pemilihan hingga pascapemilihan di pandang bukan dalam konteks konstelasi, melainkan investasi.

"Investasi pasti ada return of investment. Dan bukan hanya kembali atau break event point (BEP), tapi harus menguntungkan. Jadi tata kelola pemerintahan itu sudah dilihat sebagai perusahaan yang harus menghasilkan dividen untuk pribadi atau kelompoknya," jelasnya.