REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong menyebut, Indonesia paling cepat bergabung dalam Trans Pasific Partnership (TPP) pada 2019. Saat ini masih dilakukan pengkajian terhadap draf TPP yang baru terbit pada 5 November 2015 lalu, agar persyaratan perjanjian dagang tersebut bisa terpenuhi, pun tidak berbenturan dengan kepentingan nasional.
"Paling cepat tiga tahun dari sekarang, kita masih kaji draf yang tebalnya sampai enam ribu halaman," kata dia pada Opening Remark yang diselenggarakan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) bertajuk "What is TPP and Why Indonesia Business Should Know" di Jakarta, Selasa (24/11).
Secara paralel, pemerintah juga tengah mengurus kemitraan dagang dengan Uni Eropa yang diprediksi akan siap dimulai pada awal 2018. Menyoal kemitraan dengan Uni Eropa, ia menjelaskan penjalinan relasi dagang tersebut telah dimulai sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sempat terputus karena momentum pemilihan umum.
Pengurusan kemitraan dagang dengan Uni Eropa pun berlanjut di masa Presiden Joko Widodo di mana persyaratan telah terpenuhi sekitar 60-70 persen. "Pada 2016-2017 akan masuk masa berunding, awal 2018 harus sudah masuk dengan Uni Eropa," ujar Lembong.
Menyoal TPP, minat keikutsertaan Indonesia bagi dia merupakan bukti langkah percaya diri atas kemampuan pemerintah bersanding dengan negara-negara maju. Perubahan dunia global semakin cepat dan penuh kejutan dan Indonesia harus bisa dinamis ikut serta dalam perubahan tersebut agar tidak ketinggalan dengan negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika