REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mencegah aksi radikalisme di tanah air. Menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan berbagai masukannya kepada pemerintah guna mencegah tumbuhnya paham radikal.

"(Masukan) untuk pemerintah, untuk mengefektifkan berbagai macam fungsi dan peran pemerintah dari pusat sampai daerah yang tidak lagi reaktif tapi menjadi kekuatan yang bisa menjadi benteng dari radikalisme," kata Haedar di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut dia, paham radikalisme tumbuh karena adanya kesenjangan, marjinalisasi, dan ketidakpuasan. Ia pun meminta agar pemerintah menciptakan kebijakan yang adil yang dapat mensejahterakan rakyat serta menciptakan rasa aman.

Selain itu, Haedar juga menyoroti pentingnya pemahaman keagamaan sebagai pondasi dan kekuatan agar tercipta rasa tolerasi dan perdamaian dalam masyarakat. "Untuk masyarakat, menjadi kekuatan yang bisa meredam sekaligus selektif secara cerdas kalau ada benih-benih radikalisme di tubuh masyarakat," kata dia. (yang juga menarik: Jokowi: Banyak yang tidak Percaya Saya itu Pandai)

Terkait adanya ancaman kelompok radikal ISIS yang dapat masuk ke Indonesia, Haedar menilai ancaman itu tak akan mudah dilakukan. Sebab, sambung dia, pada umumnya agama Islam di Indonesia merupakan Islam yang moderat. Namun, ia juga menekankan perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya paham ISIS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika