REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin geram dengan masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan tindakan indisipliner dilingkungan kerja provinsi. Oleh karena itu, dirinya akan memanggil pasangan suami atau istri dari pegawai yang terbukti indisipliner. Sebab, erat kaitannya tindakan tersebut dengan kondisi yang terjadi di rumah tangga.

“Saya ingin bertemu dengan istri dan suami bapak ibu, karena disiplin yang kita tunjukkan di lingkungan kerja, saya yakin pasti ada kaitannya dengan apa yang terjadi di rumah tangga,” ujar Wagub saat apel di halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/11).

Ia meminta tindakan tegas dari pimpinan instansi terhadap pegawai yang indisipliner. Sebab, banyak sekali masyarakat yang menginginkan menjadi pegawai negeri sipil. Namun, kenyataannya, pegawainya sendiri menyia-nyiakan kesempatan itu.

“Saya minta kepada para kepala dinas, sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Kita tidak main-main. Saya minta pimpinan tegakan aturan, supaya hal ini tidak melebar dan tidak menular kepada yang lainnya,” katanya.

Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim mengungkapkan berdasarkan laporan pengawasan aparatur, PNS yang indisipliner periode September-Oktober sebanyak 69 orang. Dengan kategori tidak apel pagi (TAP) sebanyak 10 orang dan tanpa keterangan (TK) sebanyak 59 orang.

“Jumlah tersebut dinilai Ibnu berkurang jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Artinya, dari pengawasan aparatur yang dilakukan secara terpadu nampak efektivitasnya karena ada sanksi dan ditindak langsung oleh BKD,” katanya.  

Ibnu menambahkan, sebanyak 99 orang PNS telah dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat hukuman berat sebanyak 17 orang, sedang sebanyak 23 orang, dan hukuman ringan sebanyak 59 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika