REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari akademisi. Masyarakat juga memahami bahwa capim KPK tak mesti dari unsur kejaksaan dan kepolisian.

"Sebanyak 43,3 persen dari total responden mengatakan pimpinan KPK berasal dari akademisi, dari latar belakang dunia pendidikan," kata Firdaus Ilyas dalam "Pemaparan Temuan Survei Pandangan Masyarakat terhadap Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK", di kantor ICW, Jakarta, Kamis (26/11).

Ia mengatakan survei itu melibatkan 1.500 responden dari lima kota besar yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makasar dengan total 150 kelurahan.

Sementara, sisanya antara lain 38,7 persen dari total 1.500 responden memilih latar belakang pimpinan KPK dari masyarakat sipil, sebanyak 18,3 persen memilih latar belakang kejaksaan, 17,5 persen memilih latar belakang kepolisian, sisanya memilih pimpinan KPK dari latar belakang pengacara, auditor, mantan pejabat dan lainnya.

Lebih lanjut, Firdaus mengatakan mayoritas publik menyatakan calon pimpinan KPK tidak harus dari latar belakang kejaksaan dan kepolisian. "Sebanyak 79,4 persen tidak harus berlatar belakang kepolisian sementara, 19,9 persen yang menjawab 'ya' harus dari latar belakang kepolisian dan sisanya 0,7 persen menyatakan tidak tahu," kata dia.

Sementara, 73 persen dari total responden menyatakan latar belakang pimpinan KPK tidak harus berasal dari kejaksaan. "Hanya 26,4 persen menyatakan ya harus berlatar belakang kejaksaan, sisanya 0,6 persen menyatakan tidak tahu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika