REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata Negara Refly Harun mengatakan, ada aspirasi politik kiri kanan yang dilakukan partai politik dalam proses uji kelayakan calon pimpinan KPK. Malahan, asprasi tersebut sudah terlihat sejak pembentukan Pansel Capim KPK.
"Kalau transaksi itu sudah sejak awal ada, apalagi ini kan KPK. KPK ini sponsorship dari pembentukan pansel saja sudah ribut. Sudah ada aspirasi politik kiri kanan," kata Refly di Cikini, Jakarta, Kamis (26/11).
Begitupun dalam proses seleksi, yang namanya aspirasi politik kiri kanan terus berlanjut. Pria kelahiran Palembang itu memaparkan, saat ini, meskipun fit and proper test belum dilakukan, partai politik bergerilya menentukan capim mana yang akan diusung.
"Lobi antara partai a dan partai b, kami akan mengajukan ini kemudian dicocokin itu semua sudah terjadi. Jadi kalaupun fit and proper test dilakukan, itu cuma formalitas saja," ucap Refly.
Keadaan ini, menurut Refly, membuat anggota DPR tidak memilih capim KPK berdasarkan kualitas orang tersebut, melainkan berdasarkan perintah partai yang mengusungnya.
"Saya masih yakin dengan hati nurani beberapa orang bisa menyimpang. Dilihatnya (capim) bagus tapi diperintahkan partai suruh milih (capim) lain. Padahal jelek banget ini orang," kata Refly.
