REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri keuangan Fuad Bawazier menilai kasus PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sebagai sebuah skandal yang besar. Untuk itu, menurutnya, Pansus Pelindo II di DPR tidak perlu ragu untuk mengusut tuntas dalang di balik skandal itu.

Dia juga mengakui, ada dorongan kuat untuk menonaktifkan atau bahkan memecat Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Apalagi, dihubungkan dengan hasil pengungkapan Pansus Pelindo II kemarin (26/11).

"Saya mau diusut tuntas seluruhnya, bukan hanya (posisi RJ Lino). Ini adalah skandal besar. Penipuan publik. Mesti dibawa ke ranah hukum," ucap Fuad Bawazier saat ditemui Republika di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (27/11).

Panitia khusus (Pansus) Pelindo II berhasil mengungkap dugaan kebohongan publik yang dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino. Dalam rapat pansus yang digelar Rabu (26/11) petang, terungkap kepemilikan saham PT Pelindo II tak pernah berubah seperti yang sering digembar-gemborkan RJ Lino.

Selama ini, kata Fuad, publik mempercayai ujaran bohong bahwa perpanjangan kerja sama dengan PT Hutchinson mengubah komposisi kepemilikan saham di PT JICT menjadi 51 persen milik negara. Kenyataannya, berdasarkan pengusutan Pansus, saham PT Pelindo II masih 48,9 persen.

"Saya kemarin kaget. Yang kejadian, tidak ada perubahan saham. Jadi itu cuma pembohongan publik saja.

Bahkan saya tanya sama Direktur JICT itu, ini kamu surat keputusannya diangkat oleh para pemegang saham. Asing masih 51 persen, bukan Indonesia yang 51 persen?" papar Fuad.