REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said berjanji akan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR apabila menemukan bukti baru terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam polemik perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Sudirman menjelaskan, mengenai pelaporan sebelumnya, dirinya lebih memilih melapor kepada MKD lantaran masalah ini berkaitan dengan moral seorang politikus. Dalam hal ini, menurutnya, MKD lah yang berwenang untuk usut kasus ini.

"Makanya apabila saya menemukan dan saya merasa ada bukti yang cukup, maka saya akan sampaikan kepada pihak yang berwenang. Apabila saya diundang oleh MKD saya berikan. Dalam soal Freeport itu soal etika. Makanya saya ke MKD," kata Sudirman, Jumat (27/11).

Sudirman menegaskan siap untuk dipanggil lagi oleh MKD untuk memberikan keterangan tambahan, sekaligus apabila menemukan bukti baru. Sudirman sendiri mengakui kekuatan media saat ini akan membuat masyarakat bisa terus mengawal proses ini. "Apabila MKD berpikir butuh keterangan tambahan akan saya berikan," kata Dirman.

Sebelumya, Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu menjelaskan ESDM tak membawa kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masalah pencatutan adalah masalah moralitas pejabat. Untuk itu, laporan pertama diajukan kepada MKD sebagai lembaga yang berhak menegakkan lagi kehormatan anggota dewan.

"Rakyat makin tegas. Dan bisa bedakan mana ayang dibuat buat, mana yang berdasar nurani, mana yang bayaran. Sesuatu yang dibayar sepeti pulsa, ada habisnya. Tapi yang datang dari hati nurani tidak akan pernah berhenti," kata Sudirman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika