REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program bela negara yang digagas pemerintah mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mendukung program bela negara.

Dewan Pertimbangan MUI menyatakan wajib bagi seorang muslim untuk membela negaranya. "Muslim punya kewajiban untuk membela negara," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin, di Jakarta, Kamis (26/11).

Keputusan itu ditetapkan Dewan Pertimbangan MUI dalam rapat pleno kedua. Rapat pleno tersebut dihadiri puluhan perwakilan ormas Islam yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan MUI.

Din menegaskan, ulama mendukung dan mendorong penuh program bela negara. Akan tetapi, MUI menekankan, bela negara tidak hanya secara fisik tapi lebih secara mental.

"Perlu ada penguatan kesadaran dan komitmen seluruh elemen bangsa. Bela negara harus dikaitkan dengan pembangunan diri," ungkap Din.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof KH Didin Hafidhuddin menambahkan, dalam rapat pleno kedua itu, kaum Muslim ingin menyampaikan saran konstruktif bela negara. Hal itu, kata dia, sebagai respons dari rumusan konsep bela negara yang diwacanakan pemerintah.

"Bela negara bagi kaum Muslim tidak hanya strategis tapi juga mengandung aspek teologis," tegas Didin. Menurut dia, bela negara sudah dipraktikkan tokoh-tokoh Muslim terdahulu, utamanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika