REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan tiap bulan jumlah penderita HIV-AIDS bertambah 25 orang. Penyebaran penderita paling tinggi berada di Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.
Sementara, di pulau Sumbawa berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima yang mengalami tren kenaikan. “Antara 15-25 orang perbulan. Dengan urutan paling tinggi di Kota Mataram, Lombok Timur dan Lombok Barat,” ujar Sekretaris KPA NTB, Soeharmanto kepada wartawan di Kota Mataram, Senin (30/11).
Ia mengaku, peningkatan kasus penderita HIV-AIDS di NTB tinggi karena KPA memberikan pelayanan pemeriksaan di kabupaten/kota. sehingga, laporan aduan mengenai penyakit tersebut cepat diterima.
Selain itu, menurutnya, penyebab munculnya penyakit HIV-AIDS selama ini di antaranya karena adanya berhubungan dengan pasangan yang berganti-ganti serta penggunaan jarum suntik. Dengan paling banyak penderita HIV-AIDS berada rentang waktu usia produktif.
Ia mengakui upaya pencegahan penyakit mematikan tersebut relatif kurang. Namun, KPA terus berupaya melakukan pencegahan dan antisipasi. Apalagi, regulasi di NTB mendukung upaya pelayanan tersebut.
“Dari perkiraaan 3.000 penderita HIV-AIDS, yang ditemukan oleh KPA dan ditangani mencapai 1087 orang. Itu masih sepertiga sehingga 60-70 persen masih belum diketahui,” ungkapnya.
Soeharmanto mengatakan upaya pencegahan dan antisipasi dilakukan berikutnya dengan memberikan workshop kepada 4.000 pelajar se-Kota Mataram tentang penyakit tersebut pada Desember mendatang. “Saat ini pola pacaran dikalangan remaja tidak sehat,” ungkapnya.
KPA NTB mengungkapkan jumlah penderita HIV hingga September 2015 mencapai 36 orang. Sementara data kumulatif dari 2002-2015 mencapai 466 orang. Penderita AIDS sendiri pada 2015 mencapai 78 orang dengan data kumulatif 2002-2015 sebanyak 617 orang. Total penderita AIDS yang meninggal kurun waktu 2002-2015 sebanyak 242 orang.
Baca juga: H-9 Pilkada, Masih Ada Daerah Anggarannya Belum Cair
Ikuti Whatsapp Channel Republika