REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Sunatra menolak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengupahan Buruh. Anggota Fraksi Fraksi itu menilai, PP tersebut sangat merugikan kaum buruh.

Menurut dia, seharusnya pemerintah melindungi buruh juga. "Jangan hanya memperhatikan pengusaha, tetapi buruh yang jumlahnya lebih banyak harus sangat diperhatikan," ujar Sunatra dalam keterangan persnya, Selasa (1/12).

Menurut dia, saat ini pemerintah tidak melibatkan buruh dalam mekanisme penentuan upah buruh. Padahal, menurut Sunatra, seharusnya menyusun upah itu juga melibatkan buruh. "Apapun alasannya, mengabaikan buruh dalam penentuan upah buruh sangat menyalahi tradisi dan etika," tegasnya.

Sunatra berharap pemerintah segera merevisi PP 78 Tahun 2015 tersebut. "Jika tidak direvisi maka nasib buruh semakin tidak jelas. Jangan sampai pemerintah menjadikan buruh sebagai objek pembangunan semata," cetusnya.

Sudah saatnya, kata Sunatra,  buruh dijadikan subjek bukan hanya objek. "Jadi saat ini pemerintah, pengusaha, dan buruh harus duduk dalam posisi sejajar, sebab ketiga belah pihak ini saling membutuhkan," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika