REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembelian 12 helikoter VVIP jenis AgustaWestland AW101 menjadi polemik di masyarakat. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai jika pembelian helikopter itu menggunakan dana pinjaman luar negeri, sebaiknya rencana tersebut dibatalkan.

"Karena akan semakin membebani utang negara. Apalagi, biasanya menyangkut valuta asing dalam bentuk dolar AS," katanya, Senin (1/12).

Ia melanjutkan, sebaiknya TNI membeli helikopter dalam negeri. Namun helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) harus memenuhi spek helikopter internasional seperti terbuat dari bahan-bahan anti peluru, memiliki  kaca anti peluru.

Meski begitu, Syaifullah menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi. Sebab beliau yang mau memakai helikopter tersebut.

"Kami, DPR hanya bertugas mengawasi saja. Kita kembalikan semua ke Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi akan  konsisten dengan  nawacita yang dibuatnya, salah satunya menghargai karya bangsa anak negeri," ujarnya.

(Baca: Karena Helikopter, Jokowi Jadi Bulan-bulanan di Twitter)

Seperti diketahui, TNI akan membeli 12 helikopter VVIP  jenis AgustaWestland AW101. Helikopter tersebut merupakan helikopter angkut menengah antikapal selam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil. Helikopter AgustaWestland AW101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia.

(Baca juga: Pramono Anung Jelaskan Isu Miring Helikopter Presiden)

Ikuti Whatsapp Channel Republika