REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya menyetujui untuk memutar rekaman terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Selain membahas Freeport, perbincangan tiga orang, yaitu SN (Ketua DPR Setya Novanto), MR (pengusaha Muhammad Riza Chalid), MS (Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin) juga menyinggung berbagai masalah lain.

Di antaranya, mereka menyinggung sikap keras kepala Presiden Jokowi dalam membekukan PSSI yang membuat TVOne harus kehilangan pemasukan besar dari hak siar. (Baca: Soal Jokowi Mantu, Dirut Freeport: Menteri PAN Ecek-Ecek)

Rekaman yang pertama kali dibuka Menteri ESDM Sudirman Said ke publik itu dibuat pada 8 Juni 2015, lalu di sebuah hotel di Jakarta. Berikut transkrip rekaman yang diputar dalam sidang MKD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12) malam:

SN: Pengalaman saya ya Pak. Presiden ini agak koppig (keras kepala) tapi bisa merugikan semua. Contoh yang paling gampang itu PSSI. Apa susahnya ini ya, saya bicara. Saya harus bicara Freeport itu saya bicara dulu PSSI. Saya bilang, Pak Presiden pengalaman saya zaman SBY, SBY turun tangan. TVOne yang sudah menyiarkan liga dan lakunya bukan main, terpaksa harus dihentikan karena sudah teriak-teriak, ini menyangkut sponsor, pengangguran mereka, menyangkut macem-macem. Jadi bisa menurunkan juga kredibilitas isu-isu presiden. Presiden, Pak Ketua khusus PSSI saya tidak ada apa, apa tidak ikut campur dengan pihak mereka. Supaya Indonesia itu bangkit. Saya bilang, ada peraturan FIFA mengharuskan. Kalau saya yang kurang menguasai, Ketua MA menyampaikan hukum-hukumnya. Disampaikan pak, hukum-hukumnya. Kalau sudah bilang enggak, ya enggak, susah kita. Tetap saja. Kita dikte saja. Gitu Pak. Koppignya dia buat bahaya kita. Kedua, Ketua MA sampai merasani sama saya enggak berkenan sama presiden. Wah gak cocoklah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika