REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Lemahnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berimbas pada tingginya potensi pemilih tidak memberikan hak suaranya atau golput pada Pilkada serentak 2015. Berdasarkan hasil survey Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad, potensi golput itu antara 15 hingga 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Karena penyelenggara pemilu (KPU) ini kan kebanyakan jelang Pilkada ini adem ayem," kata Ketua PSPK Unpad, Muradi kepada wartawan.

Menurut Muradi, tak hanya di Jawa Barat, kondisi sepi jelang Pilkada terlihat di daerah lain di Indonesia, seperti Kalimantan dan Jatim. "Di daerah itu, seperti enggak ada apa-apa," katanya.

Potensi lemahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang ini, menurut Muradi, harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pilkada. Karena tidak ada hingar bingar sosialisasi Pilkada, hampir semua segmen pemilih cendeung tidak mengetahui akan digelarnya pemilihan kepala daerah.

Muradi melihat, gejala tingginya golput itu terjadi di delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.

"Mungkin ini evaluasi ke depan, bahwa pesta demokrasi adalah pesta rakyat. Maka publik harus terlibat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika