REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu perdebatan yang muncul dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Rabu (2/12) kemarin, adalah tidak adanya ucapan permintaan saham yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto (SN), kepada petinggi PT Freeport Indonesia.
Kendati begitu, Anggota MKD dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, menyatakan, meski tidak ada pernyataan secara eksplisit yang dilakukan SN, berdasarkan kronologis ada pengkondisian ke arah tersebut.
(Baca: Aneh... Pelapor Diperlakukan MKD Seperti Pesakitan)
Hal ini didasarkan kepada keterangan yang diterima MKD dari Menteri ESDM, Sudirman Said (SS), pada sidang MKD kemarin. Selain mengumpulkan keterangan dari SS, MKD juga mendengarkan secara utuh rekaman percakapan yang berdurasi kurang dari dua jam tersebut.
''Kalau berdasarkan keterangan pak Sudirman, dari kronologisnya, ada pengkondisian ke arah sana (permintaan saham). Memang tidak ada permintaan secara langsung, tetapi ada indikasi pengkondisian,'' tutur Syarifuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/12).
(Baca: Presdir Freeport Akui Sudah Diperiksa Kejaksaan Agung)
Untuk itu, MKD rencanaya akan meminta keterangan secara langsung dari Presdir PT Freeport, Maroef Sjamsoedin, yang saat itu hadir dalam pertemuan yang digelar di Pacific Place, Jakarta, pada 8 Juni silam tersebut.
Maroef akan dihadirkan pada sidang MKD pada hari ini, Kamis (3/12), siang pada pukul 13.00 WIB. Selain itu, MKD juga mengagendakan persidangan dengan menghadirkan pengusaha minyak, Riza Chalid.
Syarifuddin menambahkan, sebenarnya tanpa ada ucapan langsung permintaan saham dari SN, MKD dapat menelusuri adanya dugaan pelanggaran etika lainnya. Termasuk apabila ada upaya menjanjikan sesuatu dalam pertemuan tersebut.
''Banyak aspek untuk dinilai, bahwa ada pelanggaran etika. Ada pertemuan dengan PT Freeport, misalnya di situ menjanjikan. Saya kira ketika mendengarkan rekaman itu bisa dilihat dari banyak aspek, dari sisi kepatutan dan moralitas,'' tutur Anggota Komisi III DPR RI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika