REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ketua Pengarah Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi), Din Syamsuddin angkat bicara soal batalnya pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Paris, Prancis.
"Kiranya, kejadian tersebut tidak perlu didramatisasi, " kata Din, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (12/3). Menurut Din, kejadian seolah-olah Presiden Jokowi 'dilecehkah' kepala negara lain yang meninggalkan ruangan karena presiden dipersilakan bicara adalah tidak benar.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjelaskan salah satu event pada 30 November bukanlah acara utama. Presiden Jokowi sudah menyampaikan pidato komitmen terhadap perubahan iklim beberapa saat sebelumnya di Leaders Meeting.
"Dan setelah itu sempat singgah di Pavilion Indinesia di Hall lain ketika sesi para tokoh agama dari berbagai negara (termasuk saya sendiri sebagai salah seorang pembicara) sedang berlangsung," kata dia.
(Baca: Obama Pergi, Jokowi Batal Pidato)
Selanjutnya, kata Din, Presiden Jokowi menuju hall lain untuk menghadiri sebuah acara. Rupanya, presiden terlambat tiba. Presiden AS, Barrack Obama juga terlambat datang. Sementara, sejumlah kepala negara lain sedang berfoto di panggung.
Setelah ikut berfoto juga, Presiden Perancis Francois Hollande ke luar ruangan. Juga diikuti oleh Presiden Obama dan presiden-presiden lain yang sudah dijemput ajudan masing-masing. "Hal ini disebabkan para presiden/perdana menteri terlibat dalam agenda yang banyak di tempat-tempat berbeda di Arena COP-21 yang luas, dan masing-masing negara menyelenggarakan pavilion dengan aneka eventnya masing-masing," kata dia.
Pada event terakhir tersebut rupanya ada beberapa kepala negara yang mendapat kehormatan berbicara kepada audiens, dan para kepala negara yang lain tidak harus mengikutinya. Apalagi sudah ada agenda lain. Presiden Jokowi rupanya ikut juga pergi juga sehingga tidak jadi berpidato lagi.
"Pada hemat saya, peristiwa tersebut adalah lumrah dan biasa terjadi pada event yang besar dengan agenda yang banyak. Tentu tidak mungkin setiap kepala negara harus mengikuti seluruhnya, apalagi masing-masing juga terikat acara di berbagai hall/ruangan lain, termasuk yang memanfaatkan kesempatan untuk konfrensi pers," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika