REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kota Bandung memang tidak ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember pekan ini. Pilkada Kota Bandung akan diselenggarakan pada tahun 2018 mendatang.
Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menimbang perlunya program peningkatan kualitas pilkada. Salah satunya adalah pendidikan kepemiluan.
Komisioner KPU Kota Bandung Suharti mengatakan pendidikan bagi masyarakat terkait pemilu sangat dibutuhkan. Dengan tujuan memberikan edukasi pemilu yang berazaskan demokrasi.
"Kita ingin secara kontinu memberikan edukasi tentang apa itu pemilu atau demokrasi. Pemilu dan demokrasi suatu kesatuan yang sangat penting dipahami oleh seluruh masyarakat terlebih dahulu," kata Suharti saat menjawab pertanyaan Republika.co.id di sela dalam Media Gathering di Gedung KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Senin (7/12).
Pendidikan ini tidak hanya ditujukan kepada pemilih pemula seperti pelajar. Namun diprioritaskan juga menyasar pada empat segmen lainnya. Yakni, penyandang disabilitas, pemilih berdasarkan agama, kaum perempuan, serta kaum marjinal. Tujuannya agar masyarakat dari segmen tersebut bisa mengerti makna pemilu bagi bangsa Indonesia. Selain itu, sebagai bagian untuk menekan pemilih yang memutuskan golput karena ketidakpedulian mereka pada demokrasi bangsa.
Bentuk pendidikannya pun, ujar dia, akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing segmen. Misalnya untuk pemilih pemula akan dibuat edukasi di dalam sekolah. Sementara kaum marjinal di lokasi mereka yang pada intinya memiliki substansi yang sama. Yakni pengenalan pada pemilu dan pentingnya menjadi bagian di dalamnya.