REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) Transjakarta, Antonio Kosasih mengaku siap ditugaskan untuk atasi masalah integrasi Transjakarta dan metromini. Ia menawarkan tiga alternatif solusi yang bisa dipilih.
Pertama, ia ingin memfasilitasi dengan LKPP agar Metromni berkontrak dengan pihak Transjakarta. Namun, metromini wajib memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan LKPP serta seluruh ketentuan dan persyaratan TransJakarta.
"Ini paling ideal. Kami bisa langsung berkontrak," katanya pada Senin, (7/12).
Namun, jika alternatif pertama itu tidak berhasil disepakati, ia masih punya alternatif lain. Alternatif kedua yaitu dengan seizin Gubernur dan dukungan Dishubtrans, para pemilik metromini "pindah partai" ke perusahaan angkutan umum pengumpan yang mau bekerjasama dengan Transjakarta. (Baca: Gubernur DKI Abaikan Peringatan Pintu Kereta di Angke).
Lalu Perusahaan tersebut diberi tambahan kuota oleh Dishubtrans sesuai jumlah bus yang "pindah partai" dimana jumlah kuota tersebut dikurangkan dari metromini. "Saya juga pernah bicara dengan Pak Azaz Tigor Nainggolan (pengamat transportasi) terkait skema ini dan beliau pada waktu itu menyatakan itu hal yang baik karena bagi para pemilik bus yang penting busnya beroperasi dan menghasilkan pendapatan," katanya.
Dengan solusi itu, ia berharap bus-bus tersebut diganti menjadi bus-bus besar (single). Sebab, untuk pengadaan di atas tahun 2015 harus sudah gunakan bus besar. Menurutnya, Dishubtrans sejak awal tahun ini telah merancang skema Rp/km di luar jalur busway untuk proyek percontohan revitalisasi angkutan umum.
"Kami malah sudah menandatangani MOU tripartit antara Dishubtrans, Transjakarta, dan Kopaja terkait hal di atas," katanya. Hingga saat ini, ia mengatakan berada dalam posisi menunggu besaran Rp/km dari Dishubtrans.
Ikuti Whatsapp Channel Republika