REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Utusan Rusia untuk badan pengawas nuklir PBB pada Senin (8/12), menyatakan kesepakatan nuklir bersejarah antara Iran dan kekuatan dunia akan dilaksanakan pada Januari. Hal ini mengarah pada pengangkatan sanksi Teheran.
Pada pembicaraan di Wina, pejabat senior dari negara kekuatan-kekuatan utama yang membahas teks bersama Iran sedang mempersiapkan penutupan penyelidikan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengenai kegiatan masa lalu nuklir Teheran selama 12 tahun. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran harus menimbang ulang program nuklirnya termasuk mengurangi persediaan uraniumnya.
Unuk itu Iran berencana melakukan pertukaran uranium yang tak diperkaya dengan Rusia, untuk menghapus kekhawatiran pengembangan bom nuklir. Utusan Rusia untuk IAEA Vladimir Voronkov mengatakan, pertukaran akan dilakukan sebelum akhir tahun.
Menanggapi hal itu, Iran mengatakan akan memenuhi semua komitmennya berdasarkan perjanjian Juli. Namun dengan syarat Dewan Gubernur IAEA meloloskan resolusi yang resmi menutup penyelidikan atas masa lalu nuklir Iran.
Berdasarkan rancangan resolusi Dewan Gubernur IAEA yang disusun sejumlah negara kekuatan dunia, menyatakan kedua belah pihak bisa mengklaim kemenangan. Draf resolusi rahasia itu akan dibahas oleh 35 negara anggota IAEA pada 15 Desember.
"(Dewan) juga mencatat semua kegiatan dalam roadmap untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di masa lalu dan sekarang terkait program nuklir Iran dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati," kata teks.
Sebelumnya pada Senin, negosiator Iran untuk urusan nuklir Abbas Araqchi bertemu dengan para pejabat senior dari negara-negara besar di Wina. Ia mengatakan puas dengan rancangan resolusi dan diharapkan akan diadopsi pekan depan.
Sisa rancangan berkaitan dengan peran IAEA dalam memantau komitmen Iran dalam kesepakatan sebelum mengangkat sanksi Iran. Termasuk diantaranya pembongkaran sejumlah besar sentrifugasl untuk pengayaan uranium dan mengisi beberapa bagian dari fasilitas nuklir Arak dengan semen.
Laporan IAEA pada masa lalu yang diterbitkan baru-baru ini menyatakan Teheran memiliki program senjata nuklir rahasia sebelum 2003. Namun, dalam tanda-tanda pergeseran hubungan sejak Juli, kekuatan Barat menyuarakan sedikit perhatian.
Arawchi mengatakan, Iran menolak laporan tersebut. Tetapi ia menambahkan bahwa dalam pandangan Iran, keseluruhan dokumen menujukkan sifat damai kegiatan nuklir Iran. "Kami percaya berdasarkan penilaian akhir ini, Dewan Gubernur harus menutup apa yang disebut PMD isu," kata Araqchi mengacu pada laporan yang dikenal dengan 'possible military dimensions (PMD)' dari nuklir Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika