REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Iza Fadri tak mau kecolongan dalam pengamanan Pilkada serentak di wilayah kerjanya. Mulai Selasa (8/12) ia pun sudah berkantor di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Ini dilakukan guna memantau langsung pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah ini. Saat berkunjung DPRD Muratara, Kapolda Iza Fadri mengatakan, “Penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan harus profesional dan proposional kerjanya. Bisa saja penyelenggara pilkada terkena bujuk rayu.”
Menurut Kapolda Sumsel, pilkada menjadi medan uji coba, bisa tidak menangkap harapan masyarakat Muratara. “Jika bisa jalan ke depan terbuka lebar penyelenggara pilkada baik dan aman,” kata jendral polisi yang juga guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Kapolda Iza Fadri menjelaskan, dari beberpaa catatan Polda. Kodam dan pemerintah provinsi, bahwa masyarakat Muratara dinamis dan agresif. Menurut Kapolda, dinamis yang dibangun di sisi lain gampang diprovokasi, sehingga tonggak pertama pilkada di Muratara dari penyelenggaranya harus dilaksanakan baik bersih dan independen.
“Kalau ada ekses polisi meredamnya lebih mudah. Itu hanya bicara ketidakpuasan ketidakterpilihan pasangan calon. Tetapi kalau bermasalah di penyelenggara pilkada kita lebih susah lagi,” ujar Iza Fadri.