REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum bisa memastikan lamanya penundaan Pilkada di lima daerah yang masih terbelit persoalan hukum.

"Lamanya penundaan belum bisa dipastikan masih diupayakan dalam waktu 2015 ini bisa dilaksanakan," kata Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik usai menggunakan hak suaranya di TPS 06 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (9/12).

Menurutnya, lamanya penundaan tergantung putusan pengadilan tata usaha negara. KPU, ia melanjutkan, masih melihat proses hukum yang berjalan di lima daerah dimaksud. Sebab, masih ada tiga dari lima daerah tersebut, yang masih menjadi putusan tunda.

Husni menjelaskan, putusan akhir hanya berada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kabupaten Fak-Fak di Papua. Tiga daerah yang masih putusan tunda atau sela, yaitu Kota Pematangsiantar di Sumatra Utara, Kabupaten Simalungung di Sumatra Utara, dan Kota Manado di Sulawesi Utara.

Selain lima daerah tersebut, Husni mengklaim penyelenggaraan Pilkada serentak di 269 daerah seluruh Indonesia, berjalan dengan baik. Berdasarkan monitor yang dilakukan petugas di lapangan, ia menuturkan, belum ada laporan yang menyatakan pemungutan suara tidak jadi dilaksanakan.

Untuk lima daerah yang terpaksa ditunda, Husni menjelaskan, prinsipnya KPU hanya menjalankan proses hukum terlebih dahulu.

"Nanti kami akan menentukan Kapan pemungutan suara akan dilakukan," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika